Sabtu, 23 Desember 2017

GURITA PARPOL DALAM BISNIS TELEVISI

Bisnis televisi dan kepentingan politik memang tak bisa terpisahkan. Kalau boleh penulis anologikan, ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisah. Di satu sisi, televisi bertugas memberikan informasi dan hiburan. Namun di sisi lain, ada kepentingan-kepentingan politik yang tak bisa terhindarkan.  Kejadiannya bukan belakangan terjadi, tetapi sudah sejak Indonesia mengenal televisi.

Mari kita kilas balik sejarah TVRI. Presiden Republik Indonesia ke-1 Ir. Soekarno secara politis memutuskan, memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games IV. Soekarno meminta Menteri Penerangan Maladi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T) pada 25 Juli 1961.

Soekarno yang sedang berada di Wina mengirimkan teleks kepada Menpen untuk segera menyiapkan proyek televisi. Meski persiapan tinggal 10 bulan, Menpen diminta sang Presiden untuk membangun studio di eks AKPEN di Senayan, membangun dua pemancar, serta mempersiapkan sofware (program dan SDM). Tepat pada 24 Agsutus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kali saat siaran pembukaan Asian Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno.

Tak cuma TVRI yang berada di pusaran politik, televisi swasta pun mengalami. Di era Orde Baru (Orba), hampir semua saham televisi dikuasai oleh Keluarga Cendana. Sebut saja RCTI maupun TPI. Tentu kepentingan politik yang dijalankan pemerintah sangat kental. Baik RCTI maupun TPI tak berani menentang pemerintah. SCTV lah yang berani "melawan" pemerintah, terlebih lagi detik-detik reformasi pada 1998.

Kala ANTV baru menginjak tahun-tahun awal kelahirannya, penulis sempat merasakan aroma Golkar. Berita mengenai "partai kuning" mewarnai di program berita Cakrawala. Oleh karena menguasai ANTV, parpol ini bagai gurita. Pendapatan dari iklan yang diraih tim sales marketing ANTV, sebagian terkuras untuk kebutuhan Golkar. Jangan heran, penulis dan teman-teman di ANTV saat itu sempat merasakan kegoncangan finansial. Kegoncangan menyebabkan keterlambatan gaji.

Di zaman Orde Baru (Orba), televisi memang dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Selain untuk mempublikasikan pembangunan, televisi juga menjadi alat konsolidasi kekuasaan. Sajian-sajian berita di RCTI maupun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) banyak diwarnai pencitraan orang-orang atau para pengusaha yang berafiliasi dengan Keluarga Cendana.

Peta bisnis televisi mulai berubah begitu Orba tumbang. Televisi mulai terpolarisasi. Ada televisi yang pro terhadap kubu A, ada televisi yang pro terhadap kubu B. Terlebih lagi ketika era pemilihan langsung dimulai. Televisi mulai mencekoki penonton dengan sejumlah tayangan berita dan survei yang bisa memengaruhi penonton (baca: tayangan [pencitraan). Begitu Owner dekat dengan calon Presiden (capres), mulailah kebijakan di dalam televisi berubah. Wajib menayangkan capres di tiap berita. Jika perlu, capres tampil di acara favorit di televisi itu. Di situlah gurita parpol terjadi.  

Era sekarang, tak jauh beda dengan era sebelumya. Gurita partai politik masih tetap menghantui bisnis televisi. Tak perlu dijelaskan lagi, mayoritas penonton sudah tahu, bahwa MNC dan Metro TV dimiliki oleh pemilik perpol. MNC membawa bendera Partai Persatuan Indonesia (Perindo), sementara Metro TV dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).    

Jika tadi penulis infokan, ANTV sempat guncang, --gara-gara beberapa tahun lalu, gurita parpol mengganggu bisnis ANTV,-- kini tak lagi. ANTV sekarang dikelola lebih profesional. Bahkan beberapa kali, ANTV menjadi stasiun televisi hiburan nomer 1. Kondisi keuangan ANTV membaik sejak 2014 lalu.

Laporan yang penulis kutip detikFinance, pendapatan ANTV meningkat 52,5% menjadi Rp 576,27 miliar (2014). Padahal pada 2013 cuma mendapat Rp 377,88 miliar. Menurut Presiden Direktur PT. Intermedia Capital Tbk atau MDIA (pemilik saham ANTV) Erick Thohir, ANTV berhasil menjadi salah satu tv dengan tingkat efisiensi yang membanggakan. Dari data AC Nielsen, pada 2017, ANTV berhasil mempertahankan posisi sebagai stasiun dengan audience share rata-rata 15,0 selama semester I 2017.

Kini, ANTV lebih sehat, profesional. Berbeda dengan televisi yang terjerat gurita parpol. Setiap bulan, bagian keuangan pusing tujuh keliling. Pusing bukan cuma mengurus biaya operasional televisi, tetapi harus berbagi dana ke parpol yang dimiliki owner televisi bersangkutan. Televisi harus mensubsidi parpol. Duit dari iklan dikucurkan untuk keperluan parpol, mulai dari Pusat, cabang, sampai ranting. Memang tak semua uang dikucurkan, tetapi lumayan banyak.

Seorang teman dari stasiun televisi kemarin bercerita. Salah satu televisi yang masih berada dalam gurita parpol mulai "kurang gizi". Bayangkan saja, satu ranting parpol (Dewan Pimpinan Ranting) bisa mendapat subsidi per bulan senilai 50 juta perak. Tentu, parpol tak cuma punya 100 ranting. Bisa Anda bayangkan, berapa jumlah angka yang harus dikucurkan untuk semua cabang, pimpinan daerah, bahkan pimpinan pusat.

Dana-dana untuk parpol pasti akan makin membengkak di saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nanti, apalagi saat Pemilihan Presiden (Pilpres). Betapa tidak, parpol butuh banyak uang. Sebaliknya, belanja iklan kini merosot, mau tak mau bagian keuangan di televisi harus putar otak. Apa tidak pusing bagian keuangan?

Jika kondisi tersebut dibiarkan, konsekuensi yang akan ditanggung stasiun televisi bersangkutan adalah efisiensi. Bisa efisiensi dari pemangkasan operasional, mulai dari pemotongan bonus, efisiensi perjalanan dinas, sampai pemadaman listrik di kantor pada jam tertentu. Jika sudah kepepet, jalan terakhir adalah mem-PHK karyawan. Namun biasanya, televisi jarang yang mem-PHK karyawan, karena ongkos terlalu besar. HRD lebih suka menunggu karyawan yang tidak betah (atau dibuat tidak betah), sehingga si karyawan lebih memilih resign. Dengan resign, biaya yang dikeluarkan HRD untuk si karyawan menjadi lebih kecil.

Saat ini yang barangkali yang masih "selamat" dari gurita parpol adalah Trans Corp, dimana terdapat Trans TV, Trans 7, dan CNN. Secara sharedari data AC Nielsen, Trans TV maupun Trans 7 kini memang cuma duduk di posisi ke-5 dan ke-6. Namun, kondisi keuangan relatif masih lebih aman, karena owner Trans Corp tak punya parpol. Rangking share RCTI boleh di atas. Revenue MNC grup boleh selangit, lantaran sejumlah sinetronnya box office. Tapi jika berangkas uangnya digembosi oleh parpol, lama kelamaan bisa bleeding juga.

Owner Trans Corp lebih suka menghabiskan uang untuk investasi bisnis, ketimbang mengurus parpol. Sang owner tak mau berparpol, boleh jadi, karena tak mau menambah pusing kepala, karena masih banyak dana tersedot ke CNN, yang hingga kini masih bleeding alias belum break even point (BEP). Entahlah jika CNN sudah BEP, bahkan profit, lalu ada parpol siap usung sang Owner jadi calon Presiden, peta bisnis Trans Corp tentu akan berbeda.      

Salam sehat!

JURUS AMPUH MEMBUNGKAM MEDIA

Satu hari di salah satu stasiun televisi swasta.

Wajah Owner stasiun televisi swasta ini nampak memerah. Beberapa kali menghubungi pemimpin redaksi (pemred) melalui smartphone, tetapi tak berhasil. Rupanya Sang Pemred ogah mengangkat. Lucunya, bukan takut pada Owner itu, malahan Sang Pemred tersenyum, memandang LCD smartphone-nya. Ia sudah tahu, Si Owner pasti marah dan meminta paket berita yang sedang tayang di layar kaca, di-drop (baca: tidak ditayangkan).

Awal kemarahan, ada sebuah liputan yang mengkritisi produk perusahaan milik salah seorang konglomerat. Kebetulan konglomerat ini sedang menyaksikan tayangan tersebut. Agak kecewa, konglomerat menghubungi Si Owner televisi swasta yang berlokasi Jakarta. Mendapat info dari sang konglomerat, Si Owner langsung menghubungi Pemred sebagai penanggung jawab pemberitaan. Sayang, usaha Si Owner tak berhasil. Paket berita sudah terlanjur tayang.

Beberapa jam kemudian.

"Hape loe kenapa?! Kok nggak diangkat?!" ujar Si Owner dengan nada tinggi pada Pemred.
"Maaf pak, hape saya tadi saya tinggal di ruangan. Lagi di-charge," Pemred memberi alasan.
"Elo dan redaksi mau nggak gajian?!" tanya si Owner.
"Lho, kenapa pak?" Pemred pura-pura tak tahu penyebab kemarahan Owner.
"Kenapa lo tayangin berita soal produk...(sensor) itu?! (Sensor) itu kan lagi jadi sponsor utama tv kita?! Dia sudah ngasih duit banyak ke kita..."

Sebagai jurnalis, Pemred tentu punya idealisme. Idealisme yang berdasarkan hati nurani seorang jurnalis, yakni fakta harus diangkat. Apalagi fakta yang diketahui oleh jurnalis, perlu diinfokan kepada masyarakat secara luas. Fakta tak boleh ditutup-tutupi, hanya lantaran produk tersebut beriklan di media tersebut. Kepentingan masyarakat lebih utama, daripada ketentingan segelintir orang, apalagi satu konglomerat.

Pemred itu telah berbohong pada Owner, tetapi telah "menyelamatkan" masyarakat, dengan menyebarkan fakta. Saat itu fakta yang harus diberitakan adalah, bahwa produk yang diberitakan, telah tercemar zat yang tidak halal. Meski akhirnya Pemred ini menyerah, yakni tidak menayangkan paket berita lagi tentang produk tersebut, namun "keberanian" Pemred saat itu, sungguh luar biasa. Banyak penonton jadi mendapat info mengenai produk tersebut.

***

Memang, sebuah media tak bisa menghindari conflict of interest pada klien yang menjadi sponsor di medianya. Jika mau tetap mendapat asupan dari sponsor (baca: duit iklan), maka wajar jika media harus berbaik-baik hati dengan sponsor tersebut. Di televisi, jika ingin Si Sponsor mem-booked spot-spot iklan atau menjadi main sponsor, ya jangan coba-coba membuat paket berita atau program, yang mengkritisi sponsor tersebut.

Namun, jurnalis seharusnya kritis. Kritis pada setiap persoalan. Sekali lagi, fakta tak boleh disembunyikan. Sebab, warga atau penonton harus diselamatkan, melalui info yang benar (baca: bukan hoax), dalam konteks ini liputan berita. Namun seribu kali sayang, belakangan media banyak yang bungkam, gara-gara takut pada sponsor.

Ada berita kontroversi konglomerat, terpaksa tidak ditulis atau ditayangkan, takut medianya tidak disponsori konglomerat itu. Ada fakta soal minuman ABCD yang mengandung zat terlarang, tidak dingkungkap ke layar kaca. Begitu juga dengan sosok konglomerat hitam, yang kebetulan menjadi blocking program di stasiun televisi tertentu, tak diberitakan. Begitu seterusnya. Wajar? Wajarlah. Hidup televisi swasta dari iklan. Tak ada iklan, karyawan tak gajian. Tak dapat bonus tahunan, atau insentif program bulanan.

Paling hangat, berita sebuah proyek raksasa seorang konglomerat. Di proyek ini, ada nilai beritanya (news value). Masih kontroversial, tapi punya informasi yang wajib diketahui oleh warga atau penonton. Apa yang menyebabkan kontroversi? Jika warga tetap cuek dan tergiur promo tersebut, apa konsekuensinya? Apa dampak negatif proyek raksasa ini bagi bangsa Indonesia?

Sekarang pertanyaannya: berapa banyak media yang memberitakan? Berapa berita tentang proyek kontroversi tersebut ada koran? Berapa paket berita sudah di televisi ditayangkan? Kalau pun ada, berita yang muncul, lebih banyak "membela" konglomerat. Tak ada cover both side. Warga atau penonton hanya bisa menemukan info lain --jika boleh mengatakan cover both side- melalui media sosial.

Melihat kondisi tersebut di atas, Anda bisa menyimpulkan sendiri, bahwa membungkam media itu mudah. Konglomerat cukup mengorder iklan berspot-spot di televisi, atau menempatkan berhalaman-halaman iklan di koran atau majalah. Dengan begitu, konglemerat akan aman dari pemberitaan negatif. Jika stasiun televisi atau radio "nakal" (baca: masih tetap memberitakan dengan berita-berita yang bisa merusak citra baik), siap-siap tak kebagian jatah iklan.

Jika belum cukup membungkam media cetak dan elektronik, konglomerat juga bisa menggelontorkan miliaran fulus, untuk mengontrak para blogger atau buzzer media sosial. Lewat blogger, proyek bisa dibuatkan artikel (baca: kampanye pencitraan), sementara via buzzer, proyek bisa terus di-endorse. Teknik membungkam media seperti ini, tentu sangat efektif dan "lembut". Tak percaya, buktikan.

Salam sehat!

Sabtu, 07 Mei 2016

MENIKMATI "DRONE PALSU" IN THE LONG WIKEN

Semakin hari peralatan syuting semakin mudah. Dahulu, orang mau liputan kudu pakai kamera segede bagong. Beratnya minta amplop! Dulu ada yang beratnya sampai 5 kilo. Kebayang si Campers kalo lagi ngegendong kamera, bahunya pegel bingits! Eh, pada 2000-an, kamera nggak perlu gede, tapi cukup model handycam, tapi kualitas HD. Belakangan, liputan juga bisa menggunakan kamera DSLR, yang sebelumnya cuma dipake buat still camera.

Tiga tahun lalu, Go-Pro dianggap barang mewah. Eh, sekarang, banyak banyak kamera model Go-Pro yang harganya murah, tetapi kualitas videonya nggak jauh-jauh amat. Hal yang sama terjadi dengan Drone. Belakangan, Drone nggak lagi jadi barang "wah", karena banyak orang non-karyawan stasiun televisi punya Drone. So, Drone sudah bukan barang eksklusif lagi.

Berbicara Drone, di wiken ini saya lagi menikmati "main" Drone. Sementara orang-orang lagi pada hepi ngisi long wiken, saya cukup enjoy memperlancar mengoperasikan "mainan baru" ini. Mohon jangan menuduh saya beli Drone yang "asli", lho. Drone yang saya miliki adalah Drone-Drone-an made in Cina (selanjutnya saya sebut "Drone palsu").

"Bisa saya pasang Go-Pro dong mas?" begitu tanya saya pada sang penjual.



Sungguh, saat itu saya tergoda dengan sang penjual yang sudah mahir mengoperasikan "Drone palsu" di tengah-tengah kesibukan orang belanja di salah satu pusat belanja. Padahal tempat sempit, atap pun nggak begitu tinggi. Beda kayak Karyawan stasiun televisi yang mahir memainkan drone di lapangan gede, outdoor, dan atau indoor dengan atap tinggi.

"Nggak perlu pak. Sudah ada kamera nempel. HD, 8 mega pixel," jelas si pedagang.

Wah, saya nggak perlu pasang "Go-Pro" palsu saya dong di "Drone Palsu" ini? "Canggih juga, nih," pikir saya.  Selain kamera tadi, saya nggak perlu beli monitor buat preview kamera dari "Drone palsu" ini, tp bisa via hanphone saya. Tinggal download aplikasi, nyalakan wifie hape, jadilah monitor preview.

Pemirsa sekalian dimana pun Anda berada, sudah tiga hari ini di long wiken, saya latihan mengoperasikan "Drone palsu". Ternyata nggak mudah ya. Ada tanggapan dari pakar Drone asli mengenai pendapat saya barusan?

 

Bagi pemula pemakai Drone (maksudnya Drone palsu) seperti saya, memang masih butuh lapangan gede. Alhamdullillah di tempat saya masih ada lapangan bola gede. Jadi, saya bisa latihan tanpa mengawatirkan lokasi. Sebelumnya, saya sempat sok berlatih di jalan kompleks yang jalannya relatif nggak besar. Gara-gara nggak besar, walhasil "Drone palsu" saya sempat nubruk pepohonan yang ada di pinggir kompleks. Bahkan "Drone palsu" saya sempat nyebur ke got.

Ah, semoga akhir long wiken ini sudah lancar.

Rabu, 27 April 2016

JURNALISME PROVOKATIF



“Para jurnalis (harus) mencoba untuk menyampaikan berita yang adil dan terpercaya tentang makna peristiwa.”

Itulah prinsip yang diyakini bersama oleh para jurnalis. Prinsip-prinsip tersebut ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel di buku Elements of Journalism. Banyak contoh bagaimana jurnalis menyampaikan berita yang adil dan terpercaya. BBC, misalnya.

Dalam konflik di Gaza, ada peristiwa seorang nenek Palestina yang mengibarkan kain putih ditembak prajurit Israel. Sebagai seorang jurnalis, apakah tindakan prajurit Israel itu benar? Atau salah? Jika terjadi di televisi Indonesia, selama stasiun televisi berpihak pada Isarel, pasti tidak akan memberitakan kekejaman prajurit Israel. Sebaliknya, jika stasiun televisi berpihak pada fakta, maka prajurit Israel akan di-bully habis-habisan.
BBC melaporkan peristiwa penembakan nenek Palestina tersebut. Namun, cara melaporkan peristiwa dengan cara adil. Pertama, BBC menginterview dua saksi mata independen. Kedua, BBC meminta tanggapan dari militer Israel. Dengan melaporkan dan meliput semua sumber terkait, kredibilitas seorang jurnalis bisa terpelihara. Tentu saja, berita tersebut menjadi adil dan dipercaya.

Standar jurnalisme adil dan terpercaya ala BBC memang tak mudah diterapkan di Indonesia. Betapa tidak, penonton dibuat bingung dengan pemberitaan. Betapa tidak bingung, penonton tidak tahu mana yang adil dan mana yang benar. Contoh, di satu stasiun memberitakan hanya hal-hal positif sosok A, di stasiun lain menjelek-jelekkan atau mencari kelemahan dari sosok A. Atau dalam peristiwa penggusuran, stasiun B tidak memberitakan dampak bagi kehidupan warga, sedang stasiun C menggali secara dalam akibat penggusuran. 

Warief Djajanto Basorie, dosen mata kuliah jurnalisme pada Lembaga Pers Dr. Soetomo (LDDS) Jakarta, pernah menulis di The Jakarta Post pada 17 Februari 2009 tentang keberpihakan media dalam pemberitaan konflik. Saking berpihak, ada media yang menjalankan jurnalisme provokatif. Dalam tulisannya, Warief mencontohkan konflik komunal di Maluku. Lebih dari 8.000 orang meninggal dunia dari 1999 hingga 2001 akibat kekerasan yang berawal di Ambon, ibukota provinsi Maluku, dan meluas ke Maluku bagian utara dan tenggara. Media terpecah-pecah, tergantung menjadi corong kelompok mana.

Jurnalisme provokatif tidak selalu memberitakan angle negatif, berita-berita yang provokatif, bombastis, dan mengandung kejelekan individu. Namun, saat ini jurnalisme provokatif justru lebih “halus”. Pola pikir penonton dipaksa “terbalik: secara perlahan-lahan. Sesuatu yang sebetulnya negatif, dibuat seolah-olah benar (menjustifikasi). Sosok yang bersalah, tak layak untuk dijadikan pemimpin, tersangkut masalah, dijadikan sosok pahlawan. Begitulah bentuk provokasi “halus” dewasa ini. Hasilnya, penonton tak tahu lagi mana sosok atau peristiwa yang benar, mana yang salah.   

Baiklah kita kembali ke prinsip yang diyakini bersama oleh para jurnalis yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel di buku Elements of Journalism. Mungkinkah prinsip adil dan terpercaya tentang makna peristiwa terjadi di jurnalisme televisi Indonesia? Wallahu A’lam Bishawab.





Senin, 21 Maret 2016

Tim Kreatif dalam Kasus Zaskia Gotik

Canda Zaskia Gotik dalam segmen kuis di acara Dahsyat akhirnya diproses secara hukum. Meski jelas melecehkan, Zaskia pribadi maupun melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga merasa tidak bersalah. Alasan mereka, kalau saja, penyanyi dangdut ini di-briefing oleh tim kreatif, kata-kata ‘bebek nungging’ tak akan keluar dari mulut Zaskia.

Dalam sebuah produksi televisi, tepatnya di Departemen Produksi, ada tim yang bertanggung jawab untuk membuat rundown maupun skrip. Tim ini adalah tim kreatif. Rundown berfungsi sebagai guideline bagi semua kru, baik itu kru teknis (program director/ PD), juru kamera, penata suara, penata cahaya, dll), sampai kru non teknis. Tentu saja, rundown menjadi pegangan bagi Produser.

Di dalam rundown terdapat kolom-kolom yang memuat segmentasi, durasi, item kreatif sesuai susunan acara, talent (pengisi acara), blocking talent, maupun remark (note). Bahkan ada pula rundown yang memuat, konsep lighting, audio, grafis, dan hal-hal teknis lain. Biasanya rundown jenis ini disebut master rundown. Sementara, skrip beda lagi.

Skrip adalah guideline untuk Host atau Presenter. Tentu, skrip yang dibuat tetap berdasarkan dari urutan rundown. Hanya, jika di rundown tertulis “Host opening” alias Host membuka acara, maka di skrip ditulis secara detail, kalimat apa saja yang diucapkan oleh Host. Atau ada kalimat di rundown: “Host chit-chat”, yang berarti Host melakukan percakapan dengan narasumber atau bintang tamu.

Namun, di skrip, chit-chat yang akan ditanyakan oleh Host lebih detail dibanding rundown. Di skrip, tertulis apa saja yang ditanyakan oleh Host. Khusus untuk item chit-chat, kadang banyak Host yang melakukan improvisasi. Mereka bertanya di luar skrip yang sudah dibuat oleh tim kreatif. Atau, pertanyaan di skrip sudah selesai ditanyakan oleh Host, sementara durasi masih ada. Jika kejadian seperti itu, mau nggak mau Host membuat pertanyaan-pertanyaan lagi, di luar skrip (baca: improvisasi).

Apakah tim kreatif mem-brief Host atau narasumber?

Pasti! Tugas dan tanggung jawab tim kreatif sebelum syuting adalah, mem-brief rundown maupun skrip. Baik itu syuting rekaman (taping), maupun syuting siaran langsung (live), tim kreatif pasti akan mem-brief. Brief yang dilakukan tim kreatif selain konsep keseluruhan acara, tema episode yang akan disyuting, kalimat di skrip per segmen, bahkan juga blocking Host saat in frame (masuk set panggung) maupun out frame (keluar set panggung).

Lalu, bagaimana dengan program kuis?

Yang namanya program kuis, pasti ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tentu akan dibuat oleh tim kreatif. Sebelum membuat pertanyaan, tim kreatif akan meriset pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi, tim kreatif sebetulnya juga sudah punya “contekan” jawaban atas pertanyaan yang diajukan Host. Termasuk jawaban spontan seperti kuis Famili 100 (sekarang judulnya Super Famili 100 +ANTV Wow Keren ). Sebab, sebelum Host mengatakan “survei membuktikan” dan hasil survei muncul satu per satu di LED, tim Famili 100 -dalam hal ini PH-nya, yakni Frementle - sudah membuat survei ke beberapa orang. Survei tersebut menghasilkan jawaban yang akan dijadikan peringkat.

Ada jawaban yang sudah diketahui oleh tim kreatif, ada pula yang “diatur” oleh tim kreatif. Pada saat mem-brief, Host membuat “kesepakatan” pada bintang tamu atau narasumber. Jawaban yang “diatur” bertujuan, bisa sebagai gimmick, bisa pula bagian dari agenda yang ingin dikampanyekan oleh stasiun televisi bersangkutan, melalui acara tersebut.

Khusus kasus ‘bebek nungging’ yang diucapkan Zaskia di segmen kuis di Dahsyat, saya yakin bukan hasil “kesepakatan” tim kreatif dan Zaskia. Sekreatif-kreatifnya tim kreatif tentu tak berani meminta penyanyi dangdut ini untuk memberi jawaban ‘bebek nungging’ atas pertanyaan “apa lambang negara” yang ditanyakan Denny Cagur sang Host +Dahsyat Musik +RCTI Channel +Rcti Official.

Kalau saat ini Zaskia dan pengacara melimpahkan kesalahan ke tim kreatif dengan dalih tidak di-briefing oleh tim kreatif Dahsyat, hal itu sekadar mencari-cari pembenaran. Jadi, kasus ‘bebek nungging’ murni kesalahan pemilik nama asli Surkianih ini. Ia telah melecehkan lambang negara yang merupakan kehormatan bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU no 24 Tahun 2009 Pasal 57 a jo Pasal 68, setiap pelanggar, akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Zaskia juga terbukti melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomer 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 37. Apakah hukum akan ditegakkan? Mari kita ikuti terus perkembangan kasus Zaskia ini.