Pada
upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara 17 Agustus lalu, Anda
pasti melihat seluruh stasiun televisi secara serempak menyiarkan secara
langsung acara tersebut. Dari awal sampai akhir, sudut pengambilan
gambar upacara tersebut tidak beda. Baik ketika Pasukan Pengibar Bendera
(Paskibra) baris-berbaris, maupun Menteri Agama Suryadarma Ali memimpin
doa, shot-nya sama. Mau Anda pindah saluran dari SCTV ke ANTV, atau Metro TV ke tvOne, tidak ada bedanya. Itulah TV Pool.
TV Pool adalah sebuah peliputan atau siaran bersama dengan satu stasiun televisi yang in charge
(baca: bertugas) memproduksi peliputan tersebut. Sejarah TV Pool di
tanah air terjadi pertama kali ketika Ibu Negara Tien Soeharto meninggal
dunia pada tanggal 28 April 1996. Saat itu, inisiatif peliputan
dilakukan oleh Peter Gontha, salah satu Komisaris RCTI. Ia ditelepon
oleh oleh Bambang Trihatmojo, yang juga pada 1997 masih menjadi
Komisaris Bimantara Group (holding company RCTI), untuk memimpin siaran
bersama seluruh stasiun televisi.
Mulai
dari mengorganisasi peliputan prosesi pemakanan dari Jakarta sampai
Surakarta, bahkan duduk di ruang kontrol, dan menelepon para pemimpin
televisi swasta, dilakukan oleh Peter Gontha. Meski yang menjadi television in charge adalah RCTI, tetapi TVRI ikut merelai peliputan pemakaman Ibu Tien Soeharto.
“Padahal
menurut perjanjian dengan televisi swasta, TVRI seharusnya menjadi tuan
rumah pada setiap TV Pool dalam berbagai peristiwa kenegaraan,” tulis Komisaris Trans Corp DR. Ishadi S.K. Msc dalam buku Pers dalam “Revolusi Mei” Runtuhnya Sebuah Hegemoni (Gramedia
Pustaka Utama, 2000), hal 235, yang pada saat itu masih menjadi
Direktur Jenderal Radio dan Televisi Departemen Penerangan Republik
Indonesia (Dirjen RTF-RI) .
Namun,
boleh jadi prosesi pemakaman dianggap oleh TVRI bukan sebagai
‘peristiwa kenegaraan’, sehingga yang berinisiatif adalah RCTI. Terlebih
lagi, TV Pool Ibu Tien berlangsung selama tiga hari, mulai
dari tanggal 12 Mei hingga 15 Mei 1997, dan berlangsung selama 14 jam
setiap hari. Oleh karena durasi TV Pool ini cukup lama, berbagai program
acara rutin di beberapa seluruh stasiun televisi tidak tayang. Tak cuma
acara hiburan, semacam sinetron yang tidak tayang, tetapi juga seluruh
iklan.
Apakah pada saat TV Pool
Ibu Tien saat itu seluruh televisi menyukai? Untuk prosesi pemakamanan
dalam satu hari liputan tentu tidak menjadi masalah. Tetapi, kalau
sampai tiga hari dan selama 14 jam tentu saja berbeda cerita, kecuali
masing-masing stasiun televisi membuat program acara sendiri tanpa
dibebankan dengan TV Pool (baca: sekadar merelai siaran dari televisi yang in charge, dalam hal ini RCTI).
Sebagian
orang mengatakan, TV Pool dianggap sebagai “pemaksaan”. Dion DB Putra,
misalnya. Jurnalis asal Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pernah
menulis di Kompasiana pada 17 April 2009, bahwa pidato Presiden
SBY yang disiarkan secara serempak di seluruh stasiun televisi swasta
dianggap berlebihan, apalagi jika ditinjau dari prinsip dan kaidah
jurnalistik.
“Menayangkan pada saat yang sama dengan durasi waktu yang cukup lama, tidak mungkin diterima begitu saja oleh pemirsa yang kritis,” tulisnya.
Berlebihan dan dianggap sebagai sebuah “pemaksaan” sebagaimana ditulis Dion, karena pada tayangan TV Pool
tersebut bukanlah upacara kenegaraan. Tetapi sekadar klarifikasi SBY
sebagai Presiden, dalam rangka “menangkis” serta menanggapi gerakan dan
pernyataan sikap para elit politik yang menilai Daftar Pemilih Tetap
(DPT) 2009 kacau. Sehingga, pemilih yang tidak masuk DPT, tidak bisa
menyalurkan suaranya dalam Pemilu 9 April 2009. Gara-gara kekacauan ini,
Pemilu 2009 dianggap sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah
Indonesia.
Sebetulnya, TV Pool pernah dilakukan sebelum kerusuhan Mei 1998 terjadi dan menulai protes. Dalam buku Pers dalam “Revolusi Mei” Runtuhnya Sebuah Hegemoni,
Ishadi menceritakan detail kronologis inisiatif TV Pool dan akhirnya
tidak jadi dilaksanakan. Saya tidak akan menceritakan secara detail,
tetapi singkatnya, setelah Menham Pangab Wiranto memerintahkan aparat
keamanan untuk meredam kerusuhan agar tidak meluas. Sebagai Dirjen RTF,
Ishadi kemudian mengumpulkan para penggung jawab radio dalam kelompok
Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) dan jajaran
pimpinan stasiun televisi swasta, yang saat itu masih lima, yakni RCTI,
SCTV, TPI, Indosiar, dan ANTV.
“TV Pool yang coba saya gagas bersama Menteri Penerangan kala itu, Prof. Alwi Dahlan, Ph.D. seorang ilmuwan komunikasi,” tulis Ishadi. “Setelah
mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pakar komunikasi di
kampus UI, masing-masing stasiun televisi memisahkan diri dari kegiatan
TV Pool. Diskursus kebebasan dalam produksi dan distribusi teks sudah
merupakan satu hal yang tak terelakkan atau sedang mencapai puncaknya
pada saat itu”.
Terlepas
dari “pemaksaan” yang sebagaimana dikatakan Dion atau pernah dilakukan
RCTI saat prosesi pemakaman Ibu Tien Soeharto, tentu saja TV Pool
punya tujuan yang “baik”. Pertama, seluruh stasiun televisi jadi bisa
saling berkoordinasi dan mendapatkan hak siar relai kegiatan kenegaraan
yang sama. Semua stasiun televisi memiliki jatah yang sama. Kedua, dari
segi teknis, tidak akan terjadi rebut-rebutan “lapak” dalam rangka
penempatan kamera untuk kebutuhan pengambilan gambar.
Barangkali
Anda masih ingat, terakhir ketika berlangsung prosesi pemakaman Ketua
MPR Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan pada Minggu, 9 Juni 2013 lalu,
sejumlah stasiun televisi “rebutan lapak”, terutama stasiun televisi
yang memang menyiarkan langsung upacara tersebut. Tidak ada konsep TV Pool yang dikomandoi oleh satu stasiun televisi yang in charge,
tetapi menggunakan istilah: “siapa cepat dapat lapak strategis (baca:
penampatan kamera yang bagus), dialah yang memiliki pengambilan gambar
yang keren”. Tak heran, jika tanpa konsep TV Pool, beberapa
menit ada Tokoh Bangsa yang meninggal, stasiun televisi yang berniat
siaran langsung di rumah duka atau lokasi pemakaman, biasanya langsung
mengerahkan peralatan siaran langsung ke lokasi tersebut. Tujuannya tak
lain mencari “lapak” itu tadi.
“Rebutan lapak” tanpa TV Pool membuat stasiun televisi tidak leluasa mengambil gambar. Panning
(menggerakkan kamera ke kanan/ kiri) sedikit, sudah ada kamera milik
stasiun televisi lain. Kalau pun dipaksa, biasa akan terlihat “bocor”
kamera-kamera lain. Begitu pula ketika ada kamera yang dipakai dengan
cara handheld (tanpa tripod), jalur kabel tidak leluasa lagi diarahkan, karena bisa “tabrakan” dengan kabel camera dari stasiun televisi lain.
Boleh
jadi, kendala-kendala teknis –terutama soal sempitnya pengambilan
gambar- tak akan terjadi, jika pada saat prosesi pemakaman Taufiq Kiemas
menggunakan TV Pool. Namun, oleh karena suami Megawati
Soekarnoputri ini dianggap tidak masuk kategori sebagai peristiwa
kenegaraan, dan tidak ada pengelola stasiun televisi yang berinisiatif
membuat TV Pool, walhasil liputan Taufiq Kiemas tidak seperti liputan Ibu Tien beberapa tahun lalu.
“TV Pool dilandaskan pada situasi in state of emergency, yang umumnya dilakukan di banyak negara, termasuk negara demokrasi barat,” tulis Ishadi lagi.
Benar apa yang dikatakan Ishadi, di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, TV Pool memang sudah lama dilakukan. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, kabarnya stasiun televisi yang in charge untuk TV Pool,
bergiliran. Di suatu ketika yang memegang kendali ABC, kadang CBS atau
NBC. Berbeda sekali di tanah air, dimana setiap peristiwa kenegaraan
masing saling tunjuk-tujukkan alias “takut repot”, karena ditunjuk
sebagai television in charge.
“Meski
jarang sekali, TV Pool terjadi di Amerika, kalo kebetulan ada spesial
event dari pemerintah, misalnya upacara pelantikan Presiden. Tetapi cara
mempresentasikan dalam bentuk tayangan, baik host dan segmentasi,
masing-masing berbeda-beda,” ujar Naratama, senior Produser Voice of America (VoA).
Meski TV Pool ada, menurut Naratama apa yang dilakukan di Amerika Serikat tidak 100% bisa disebut sebagai TV Pool, sebagaimana di tanah air, yang hampir 100% merelai tayangan dari stasiun televisi yang in charge. Jelas Naratama, ada satu stasiun televisi yang in charge
berada di dalam lokasi upacara kenegaraan, yakni Public Broadcasting
Service (PBS) sebagai stasiun televisi milik negara. Semua kamera PBS
yang meliput upacara terus di-on-kan atau istilahnya dijadikan kamera ISO. PBS tidak mengirim kamera master atau hasil switch dari Program Director (PD) yang in charge. Kamera ISO ini langsung masuk ke dalam semua switcher stasiun televisi yang meliput siarang langsung. Meski semua shot
dari kamera ISO itu sama, masing-masing stasiun televisi tetap
“mengolah” tayangan dengan berbeda. Sebab, mereka memasang lagi beberapa
kamera lain di luar lokasi upacara.
“Oleh karena semua kamera masuk ke ISO ke masing-masing televisi, jadi kalo nonton, hasilnya berbeda. Nggak monoton,” kata pria yang akrab disapa Nara ini. “Dan bisa saja di tengah-tengah pidato Presiden ada iklan”.
Kata
Nara, pidato Presiden bukanlah keharusan untuk ditayangkan, kecuali
PBS. Jadi, bisa saja dipotong oleh jeda iklan, atau bahkan pernah
langsung diputar program lain, semacam American Idol.
“Konsep fully TV Pool itu melawan azas demokrasi,” tegas Nara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar