Televisi Gratis buat Masyarakat dari Soeharto

Paruh 1976. Di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden kedua Republik Indonesia (alm.) Soeharto mengumumkan, pemerintah telah memberikan 608 televisi gratis. Televisi ini ditempatkan di lokasi umum yang bisa dilihat seluruh warga di beberapa kecamatan di Sembilan provinsi. Rencananya, sampai akhir 1976, pemerintah akan menyebarkan 3.000 pesawat televisi lagi.

“Karena pembangunan berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, maka usaha penerangan diarahkan kepada menggairahkan rakyat yang tinggal di pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia,” kata Soaharto, sebagaimana penulis kutip dari majalah Historia 10 Tahun I, 2013 hal 25.

Sesungguhnya, televisi gratis pemberian Soeharto ini bertujuan lebih kepada pertimbangan politis, terkait persatuan nasional dan keamanan. Adalah Astrid Susanto, ahli komunikasi yang pada 1974 menjadi penasehat Bappenas, melaporkan ke Menteri Negara Bidang EKUIN merangkap Ketua Bappenas Widjojo Nitisastro, agar mendistribusikan televisi ke warga segera. Sebab, kala itu, selain orang kaya sekali, tak ada warga yang mampu membeli televisi.

Televisi dianggap sangat powerfull untuk menyebarkan kebijakan politik, termasuk pencitraan pemerintah. Jauh sebelum Soeharto menyetujui usulan Bappenas untuk menyebarkan televisi gratis, Maladi juga pernah mengusulkan ke Presiden RI pertama, Ir. Soekarno.

Kala itu, Maladi adalah seorang kiper PSSI dan juga penyiar RRI. Menjelang Pemilu 1955, ia usul ke Soekarno untuk membuat stasiun televisi dan memproduksi televisi. Awalnya, Soekarno menolak, karena dianggap terlalu mahal. Ketika diangkat menjadi Menteri Penerangan pada 1959, Maladi kembali menyakinkan Soekarno tentang ‘kehebatan’ televisi dalam meyebarluaskan kebijakan politik dan pencitraan.

Soekarno akhirnya luluh. Argumen Maladi memang cukup meyakinkan, yakni momentum Asian Games, pentas olahraga terbesar se-Asia, digelar di Jakarta pada 1962. Perhelatan tersebut harus dilihat oleh jutaan pasang mata, tak cuma di Asia, tetapi di seluruh dunia. Agar jutaan orang tahu tentang Indonesia. Selanjutnya, dari sinilah cikal bakal kelahiran TVRI.

Pembelian pesawat televisi akhirnya meningkat pada 1976. Terlebih lagi ketika Presiden Soeharto menggalakkan program TV Masuk Desa pada 16 Agustus 1976. Saking ingin menggalakkan seluruh warga Indonesia gemar menonton televisi, pemerintah sengaja menyediakan generator bagi desa yang belum teraliri listrik. Bappenas mencatat, pada 1976/1977 sudah 3.000 pesawat televisi umum tersebar di kecamatan-kecamatan seluruh tanah air.

Jumlah pesawat televisi terus naik. Pada 1987/ 1988, jumlah pesawat televisi umum mencapai 54.318 unit. Astrid Susanto senang, idenya menyebarkan televisi gratis diterima Soeharto dan hampir seluruh warga Indonesia menikmati televisi.

Dulu, warga ‘dipaksa’ nonton televisi. Melalui TVRI, pemerintah menyebarkan kampanye persatuan, kebangsaan, politik pencitraan. Kini, banyak orangtua yang ‘memaksa’ anak-anak mereka menjauh dari televisi. Sebab, stasiun televisi tidak lagi cuma TVRI. Stasiun-stasiun televisi ini lebih banyak menawarkan ‘racun’ ketimbang madu. Meski begitu, sampai kini, televisi tetap powerfull sebagai media yang mengkampanyekan pencitraan dan partai politik pemilik stasiun televisi tersebut.